Presiden Yoon Suk Yeol mengungkapkan 18 pajak yang dibebankan tanpa disadari oleh masyarakat akan dihapuskan secara bertahap, termasuk biaya yang dibebankan pada tanah sekolah dan tiket bioskop. 

Yoon mengungkapkan rencana tersebut selama Pertemuan Darurat Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat ke-23 pada hari Rabu (27/03). Dia melanjutkan akan menyesuaikan biaya dan pajak yang membebani masyarakat dan dunia usaha ke 'tingkat terobosan' yang belum pernah dicapai oleh pemerintahan sebelumnya.  

Dia berjanji untuk mengurangi jumlah uang di 14 jenis biaya yang sulit untuk segera dihapuskan seperti biaya yang harus dibayarkan saat akan bepergian ke luar negeri akan diturunkan dari saat ini 12.000 won menjadi 7.000 won. 

Ia juga mengumumkan bahwa pemerintah akan menangguhkan sementara penerapan total 263 peraturan yang menghambat investasi dan pertumbuhan perusahaan, termasuk peraturan lokasi dan fasilitas, pembatasan bangunan untuk kawasan industri semikonduktor, dan perbaikan aturan ketenagakerjaan asing.

Bersamaan dengan langkah-langkah pengurangan beban itu, Yoon juga berjanji untuk menerapkan langkah-langkah dukungan keuangan dalam rangka meningkatkan penghidupan masyarakat serta membantu usaha kecil dan menengah yang mengalami kesulitan karena inflasi dan suku bunga tinggi dengan menyalurkan 42 triliun won. 

Untuk itu, Presiden Yoon menyerukan agar para menteri setiap lembaga pemerintah melaksanakan rencana tersebut dengan cepat setelah mengumpulkan pendapat-pendapat dari lapangan.