Lima puluh anggota PBB, termasuk Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang, telah menyerukan upaya untuk melanjutkan pemantauan yang “objektif dan independen” terhadap penegakan sanksi Dewan Keamanan (DK) PBB terhadap Korea Utara setelah berakhirnya panel PBB terkait. 

Ke-50 negara tersebut menyampaikan seruan itu dalam sebuah pernyataan bersama pada hari Rabu (01/05), ketika mandat panel ahli PBB yang ditugaskan untuk memantau penegakan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara resmi berakhir pada Selasa (30/04).

Negara-negara tersebut memutuskan untuk meninjau kembali rencana untuk segera membentuk badan independen dalam menggantikan panel ahli serupa.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, negara-negara tersebut mengatakan bahwa mereka harus mempertimbangkan bagaimana kelanjutan akses ke analisis yang objektif dan independen untuk mengatasi pengembangan senjata pemusnah massal dan rudal balistik yang melanggar hukum oleh Korea Utara.

Panel PBB itu secara resmi dibubarkan pada hari Selasa (30/04) karena DK PBB gagal memperbarui mandat untuk panel tersebut pada tanggal 28 Maret akibat veto dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Rusia. 

Duta Besar AS menekankan bahwa sanksi terhadap Korea Utara tetap berlaku, dan menegaskan kembali permintaan konsisten Dewan Keamanan agar Korea Utara mematuhi kewajibannya di bawah berbagai resolusi Dewan Keamanan. 

Saat ditanya tentang kemungkinan alternatif untuk panel yang dibubarkan, Thomas-Greenfield mengatakan bahwa negara-negara sedang mempertimbangkan berbagai kemungkinan, dan bahwa AS bekerja sama dengan Korea Selatan dan Jepang untuk mengusulkan berbagai ide untuk dipertimbangkan oleh negara-negara anggota lainnya.