Komite Perencanaan Nasional sedang berdiskusi dengan Kantor Kepresidenan tentang pemindahan wewenang penganggaran dan evaluasi lembaga publik dari Kementerian Strategi dan Keuangan ke Kantor Perdana Menteri.

Hal itu sesuai dengan janji Lee Jae Myung saat kampanye pemilihan presiden yaitu untuk mereformasi Kementerian Strategi dan Keuangan, seluruh penganggaran negara dan kebijakan ekonomi dinilai terlalu terpusat pada satu kementerian. 

Langkah utama yang tengah dipertimbangkan adalah membentuk Badan Anggaran di bawah Kantor Perdana Menteri.

Kementerian Strategi dan Keuangan akan berfokus pada kebijakan ekonomi dan keuangan dengan nama barunya, Kementerian Keuangan dan Ekonomi.

Selain itu, ada usulan untuk mengintegrasikan sebagian fungsi dari Komisi Jasa Keuangan ke dalam kementerian baru tersebut.

Pemisahan fungsi penganggaran merupakan kebijakan besar setelah pemerintahan Lee Myung-bak pada tahun 2008 menggabungkan kementerian pengelola anggaran dan ekonomi sebagai bagian dari inisiatif pemerintahan.

Komite Perencanaan Nasional juga meninjau kemungkinan memindahkan fungsi evaluasi lembaga publik dari Kementerian Strategi dan Keuangan ke Kantor Perdana Menteri.