Presiden Lee Jae Myung menyambut 30 hari masa jabatannya pada Kamis (03/07). Ia mengatakan bahwa tugas utama pemerintahannya adalah meringankan penderitaan rakyat dan membangun kembali negara yang bertumbuh dan maju.

Dalam pidato pembuka konferensi pers berjudul "30 Hari Presiden: Pers Bertanya, Rakyat mendapatkan Jawaban", Presiden Lee mengungkapkan bahwa instruksi pertamanya adalah segera mengaktifkan Satuan Tugas Darurat Pemantauan Ekonomi untuk menemukan solusi untuk memulihkan ekonomi rakyat.

Presiden Lee menetapkan tiga arah kebijakan di pemerintahannya, yaitu stabilitas kehidupan rakyat dan pertumbuhan ekonomi, penguatan jaringan pengamanan sosial, serta kehidupan rakyat yang aman dan damai.

Mengurangi beban hidup rakyat adalah prioritas utama, jadi pemerintahannya akan berinvestasi pada industri masa depan seperti AI, semikonduktor, energi, dan budaya, sambil mendorong modernisasi pasar modal. 

Ia juga menekankan pentingnya pembangunan yang seimbang dan kebijakan yang berpihak pada daerah, khususnya wilayah yang terancam mengalami kepunahan.

Presiden Lee juga berjanji untuk memperkuat jaring pengaman sosial, termasuk perlindungan bagi kelompok rentan dan pencegahan kecelakaan kerja, serta membuka jalan menuju perdamaian dan koeksistensi melalui pertahanan nasional yang kuat dan dimulainya kembali dialog antar-Korea.

Pemerintahannya telah mengambil langkah awal menuju negara yang damai dan stabil. Dengan menghentikan siaran provokatif antara Korea Selatan dan Korea Utara, pemerintahannya telah mulai meredakan ketegangan dan akan mengembalikan siklus positif dimana perdamaian mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekonomi memperkuat perdamaian.

Dalam hal diplomasi, ia mengungkapkan niatnya untuk melindungi kepentingan nasional dan kehidupan rakyat melalui diplomasi pragmatis yang didasarkan pada penguatan aliansi Korea Selatan-AS, kerja sama erat antara Korea Selatan-AS-Jepang, serta perbaikan hubungan dengan China dan Rusia.

Presiden Lee menegaskan bahwa dirinya akan mewujudkan 'negara yang benar-benar menjadikan rakyat sebagai empunya negara' dengan membiasakan dan melembagakan komunikasi langsung dengan rakyat serta secara aktif mencerminkannya dalam pengelolaan negara. 

Ia juga menambahkan bahwa reformasi terhadap lembaga-lembaga kekuasaan yang menerima mandat dari rakyat akan dilakukan dengan cepat dan tegas.

Terkait dengan 'integrasi yang adil,' ia menyampaikan harapannya bahwa tiga tim jaksa khusus yang telah dibentuk akan mengakhiri konflik dalam negeri dan berperan penting dalam memulihkan tatanan konstitusional dan demokrasi sesuai dengan mandat rakyat.