Untuk pertama kalinya sejak pemerintahan Presiden Lee Jae Myung dilantik, para perwakilan dari sektor publik dan swasta Korea Selatan dan Indonesia, bertemu guna membahas upaya kerja sama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia pada hari Selasa (24/6) menggelar Forum Kemitraan Ekonomi Korea-Indonesia di Hotel St. Regis Jakarta, bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Korea di Indonesia (KoCham), Kantor Perdagangan KOTRA Jakarta, dan berbagai pemangku kebijakan lainnya.

Forum ini dihadiri oleh Wakil Menteri Perdagangan Indonesia, Chief Investment Officer (CIO) dari Dana Kekayaan Negara Danantara, serta para pemimpin sektor ekonomi swasta seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Mereka menyampaikan harapan besar terhadap kerja sama ekonomi dengan pemerintahan baru Korea Selatan.

Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Perdagangan Indonesia Diah Lestari menyatakan bahwa Korea adalah mitra penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Ia menambahkan bahwa pemerintah Indonesia akan terus menciptakan lingkungan yang ramah bagi perusahaan Korea yang berinvestasi di Indonesia.

Wakil Ketua Umum KADIN Bernardino Vega juga menekankan pentingnya kerja sama yang berkelanjutan antara kedua negara dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang terus meningkat.

Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Ad Interim Park Soo-deok menyatakan bahwa di tengah meningkatnya konflik geopolitik dan ekonomi, kerja sama ekonomi antara sektor publik dan swasta dari kedua negara menjadi lebih penting dari sebelumnya. Ia mengajak pemerintah dan kalangan pebisnis dari kedua negara untuk bersama-sama mencari solusi kerja sama ekonomi yang konkret.

Ketua KoCham Lee Kang-hyun juga menyampaikan komitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo sebesar 8% melalui kerja sama ekonomi yang lebih mendalam di bidang-bidang mutakhir seperti kendaraan listrik, kota pintar, dan energi terbarukan.

Dalam forum ini, para peserta juga membahas berbagai topik seperti “Menghadapi Ketidakpastian Global dan Peningkatan Perdagangan-Investasi” serta “Penguatan Kerja Sama Korea-Indonesia untuk Netralitas Karbon”, termasuk kerja sama di bidang pengurangan emisi gas rumah kaca, pengakuan sertifikasi bersama, dan investasi perdagangan.

Pada sore harinya, dilanjutkan dengan Dialog Kebijakan Industri Korea-Indonesia yang diselenggarakan oleh Korea Institute for Industrial Economics and Trade (KIET) dan National Research Council for Economics, Humanities and Social Sciences (NRCS).

Dalam diskusi bertema “Peran Industri Hilir Nikel untuk Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik”, para peserta membahas penguatan landasan kelembagaan demi keberlanjutan ekosistem kendaraan listrik Indonesia.

Dr. Riyadi Suparno dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia menekankan bahwa meskipun saat ini sekitar 96% pasar mobil listrik Indonesia menggunakan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP), dengan mempertimbangkan cadangan dan kebijakan produksi nikel Indonesia serta isu daur ulang baterai di masa depan, diperlukan dukungan kebijakan terhadap kendaraan listrik berbasis nikel.

Dr. Hwang Kyung-in dari KIET juga menambahkan bahwa daur ulang dan penggunaan kembali baterai bekas akan menjadi pendorong pertumbuhan baru, dan menyarankan agar industri terkait segera dikembangkan.