Seorang pejabat senior Kementerian Unifikasi di Seoul menyatakan pada Selasa (25/6) bahwa pemerintah telah memutuskan untuk secara aktif meninjau laporan kontak warga sipil dengan warga Korea Utara. 

Keputusan tersebut diambil dalam koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, mengingat situasi saat ini yang membutuhkan pemulihan jalur komunikasi warga sipil antar-Korea. 

Pemerintahan Lee Jae Myung juga kini secara aktif mengizinkan kontak antara organisasi-organisasi sipil dengan Korea Utara, yang pada dasarnya telah diblokir oleh pemerintahan sebelumnya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Unifikasi telah menerima dua laporan kontak dengan warga Korea Utara untuk tujuan bantuan kemanusiaan pada 19 Juni lalu. Sebelumnya, laporan kontak serupa dari organisasi kemanusiaan sipil disetujui secara pengecualian pada bulan Agustus tahun lalu, pasca bencana banjir di Korea Utara.

Pejabat tersebut memaparkan bahwa penerimaan laporan kontak ini dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, guna memulihkan jalur komunikasi antarwarga di tingkat sipil demi menciptakan suasana damai di Semenanjung Korea melalui dialog dan kerja sama antar-Korea. 

Setelah itu, Kementerian Unifikasi juga telah menerima beberapa laporan kontak lainnya. Yayasan Kerja Sama Ekonomi dan Budaya Korea Selatan-Korea Utara mengajukan laporan kontak dengan warga Korea Utara untuk tujuan pertukaran budaya secara daring pada 4 Juni, sehari setelah pilpres. Laporan tersebut kemudian disetujui pada 24 Juni.