Pemerintah Korea Selatan, Partai Demokrat Korea yang berkuasa, dan kantor kepresidenan telah menyepakati pemberian bantuan tunai kepada seluruh warga negara dengan menggunakan anggaran tambahan kedua tahun ini senilai lebih dari 20 triliun won, atau sekitar 14,55 miliar dolar AS.

Kesepakatan ini dicapai pada Rabu (18/6) pagi dalam pertemuan di Majelis Nasional terkait penyusunan anggaran tambahan tersebut.

Usai pertemuan, anggota parlemen dari Partai Demokrat Korea, Jin Sung-joon menyatakan kepada wartawan bahwa partainya menganggap total 35 triliun won sebagai jumlah minimum yang diperlukan untuk memulihkan perekonomian. Ia menambahkan bahwa jumlah gabungan dari anggaran tambahan pertama dan kedua tahun ini mendekati angka tersebut.

Anggaran tambahan pertama tahun ini bernilai 12,2 triliun won.

Selain bantuan tunai, anggaran tambahan kedua ini juga dilaporkan akan mencakup penghapusan utang bagi pelaku usaha kecil dan voucher mata uang lokal guna mendorong aktivitas ekonomi.