Rancangan anggaran belanja negara tambahan senilai lebih dari 20 triliun won akan segera diloloskan dalam waktu dekat untuk memulihkan kehidupan masyarakat.

Ketua Fraksi Partai Demokrat (DP), Park Chan-dae mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mengalokasikan anggaran belanja negara tambahan termasuk dukungan terhadap pelaku usaha dan kecil dan industri yang mengalami kesulitan melalui pembahasan dengan pemerintah tentang isu terkait.

Partai Demokrat mengusulkan supaya pengoperasian badan konferensi mempraktekan janji bersama dari dua partai yang telah dianjurkan dalam kampanye pemilihan presiden. 

Namun, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) mengkritik keputusan pengadilan untuk menunda sidang banding lanjutan Presiden Lee Jae Myung atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Pemilihan Pejabat Publik. Hal tersebut dinilai menghancurkan sistem yudisial.

Menurut Ketua Fraksi PPP, Kweon Seong-dong, Pasal 84 UUD tidak bermakna bahwa sidang yang masih mengendap di pengadilan harus dihentikan. 

Kweon mendesak Presiden Lee Jae Myung harus diadili jika tidak ada kesalahan. 

Sehubungan dengan rancangan anggaran belanja negara tambahan yang diusulkan oleh DP, Partai Kekuatan Rakyat berpendapat negatif karena rancangan itu malah menghabiskan anggaran pemerintah dan menambahkan kekacauan.