Presiden Lee Jae Myung yang resmi menjabat sebagai presiden ke-21 Korea Selatan, memulai pemerintahannya di tengah situasi politik di mana partai pengusungnya, Partai Demokrat Korea menguasai mayoritas kursi parlemen.  

Dalam pemilu legislatif tahun lalu, Partai Demokrat Korea berhasil mengamankan 171 kursi dan meraih mayoritas tunggal di parlemen. Dengan hasil ini, pemerintahan baru dari Lee Jae Myung memiliki posisi yang kuat dalam mendorong agenda-agenda legislatif dan menjalankan urusan pemerintahan.

Pemerintahan Lee Jae Myung langsung memulai tugas kenegaraannya tanpa melalui tim transisi, karena kasus darurat militer oleh mantan presiden Yoon Suk Yeol dan pemakzulannya yang menyebabkan kekosongan kekuasaaan yang berkepanjangan. Akibatnya, pemulihan tatanan konstitusional dan revitalisasi ekonomi rakyat disebut sebagai agenda utama pertama pemerintahan Lee.

Bidang diplomasi juga menjadi salah satu agenda utama. Pemerintahan baru diharapkan segera melanjutkan aktivitas diplomatik yang sempat terhenti sejak Desember tahun lalu. Demikian pula perundingan tarif dengan Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan segera dimulai secara intensif.

Dalam bidang pertahanan, diperlukan koordinasi kebijakan yang mampu menjaga kesiapan pertahanan nasional secara stabil dan tanpa gangguan, di tengah kemungkinan mencuatnya kembali isu pembagian biaya pertahanan dan penyesuaian pasukan AS di Korea Selatan.