Kementerian Luar negeri Korea Selatan mengkritik bahwa transaksi senjata Korea Utara yang dinilai melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan membantah bahwa klaim Korea Utara yang berisi kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia merupakan pelaksanaan hak kedaulatan yang rasional berbasis Piagam PBB.

Menurut Kementerian Luar Negeri, hal itu justru mengabaikan kekuasaan Dewan Keamanan PBB terhadap perdamaian, resolusi dan keamanan internasional. 

Pada hari Senin (02/06) lalu, Korea Utara menyanggah kritik kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia oleh Tim Pemantau Sanksi Multilateral (MSMT).

Menurut pernyataan Korea Utara, kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia dilaksanakan berbasis perjanjian kemitraan yang strategis dan komprehensif antara dua negara.

Korea Utara juga mengkritik MSMT sebagai kelompok yang tidak memiliki kelayakan dari segi tujuan keberadaan. 

Namun, Kemenlu Korea Selatan menekankan bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB harus ditaati oleh seluruh negara anggota PBB, serta aktivitas MSMT yang mengawasi implementasi sanksi terhadap Korea Utara terasa adil dan rasional. 

MSMT diluncurkan pada bulan Oktober tahun 2024 setelah aktivitas panel pemantau sanksi PBB untuk Korea Utara berakhir pada bulan April tahun lalu akibat hak veto Rusia.

Laporan pertama MSMT pada tanggal 29 Mei lalu menjelaskan kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB seperti transaksi senjata antara Korea Utara dan Rusia, pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia, pemasokan berlebih minyak sulingan terhadap Korea Utara, pengiriman buruh Korea Utara, transaksi keuangan, dan lainnya.