Para hakim dari seluruh daerah di Korea Selatan bertemu di Institut Pelatihan Yudisial di kota Goyang, Provinsi Gyeonggi pada hari Senin (26/05) untuk membahas berbagai kontroversi akibat keputusan Mahkamah Agung terhadap pelanggaran Undang Undang Pemilihan Pejabat Publik oleh calon presiden dari Partai Demokrat Korea, Lee Jae-myung. 

Namun, mereka menyelesaikan rapat tersebut dalam dua jam dan memutuskan untuk menggelar kembali rapat terkait setelah pemilihan presiden berakhir. 

Hal tersebut disebabkan karena ada kekhawatiran bahwa keputusan dari pertemuan hakim tersebut bisa berpengaruh pada hasil pemilihan presiden kali ini. 

Seorang pejabat dari Dewan Hakim Nasional mengatakan bahwa pertemuan tambahan tersebut digelar secara virtual, dan jadwal pertemuan yang lebih rinci akan ditetapkan dengan menerima pandangan dari para hadirin rapat. 

Di samping itu, dia menjelaskan bahwa agenda yang akan dibahas bertambah, sehingga para hakim akan membahas lima agenda termasuk dua agenda yang telah diinformasikan. 

Dua agenda yang telah diusulkan adalah masalah independensi proses peradilan sebagai nilai yang harus dijamin di negara demokrasi, serta kepercayaan publik terhadap peradilan.