Amerika Serikat (AS) secara resmi mengonfirmasi bahwa Korea Selatan masuk di dalam daftar "Negara-negara Sensitif dan Negara-negara Lain yang Ditunjuk".

Ketika diminta untuk memverifikasi tinjauan atas penunjukan Korea Selatan pada hari Jumat (14/03), Juru Bicara Departemen Energi AS mengatakan bahwa pemerintahan Biden sebelumnya menambahkan Korea Selatan ke kategori terendah dalam daftar tersebut pada awal Januari.

Jubir tersebut mengatakan saat ini tidak ada pembatasan baru pada kerja sama sains dan teknologi bilateral dan bahwa departemen tersebut berharap dapat bekerja sama dengan Korea Selatan untuk meningkatkan kepentingan bersama mereka.

Menekankan bahwa pencantuman tersebut "tidak selalu menunjukkan hubungan yang bermusuhan dengan AS," jubir itu mengatakan AS secara teratur bekerja sama dengan banyak negara yang ditunjuk dalam masalah energi, sains, teknologi, kontraterorisme, dan non-proliferasi.

Ditambahkan bahwa pencantuman tersebut tidak melarang warga AS atau personel departemen untuk mengunjungi atau berbisnis dengan negara-negara yang terdaftar, begitu pula sebaliknya.

Meskipun penunjukan tersebut tidak melarang kerja sama ilmiah atau teknis, pejabat itu mengatakan kunjungan dan kerja sama tersebut menjalani tinjauan internal sebelumnya.

"Negara sensitif" merujuk pada negara-negara yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional atau memerlukan pertimbangan kebijakan khusus. Penetapan dapat dilakukan karena alasan seperti non-proliferasi nuklir dan ketidakstabilan regional.

AS mengklasifikasikan negara-negara ke dalam daftar "negara sensitif" ke dalam kategori berbeda berdasarkan tingkat ancaman keamanan.

Karena Korea Selatan masuk dalam kategori terendah dalam daftar, pembatasan diperkirakan tidak akan terlalu ketat dibandingkan dengan negara-negara sensitif lainnya seperti China, Rusia, dan Korea Utara.

Sementara itu, negara-negara seperti Israel, Taiwan, dan Ukraina juga termasuk dalam kategori terendah dalam daftar. Israel dilaporkan masuk ke dalam daftar karena masalah non-proliferasi nuklir, sementara penetapan Taiwan terkait dengan konfliknya dengan China, pesaing geopolitik utama AS.

Pemerintah Korea Selatan mengatakan sangat prihatin dengan pencantuman Korea Selatan yang dikonfirmasi oleh Departemen Energi AS dalam daftar negara sensitif dan negara-negara lain yang ditetapkan (SCL). Dimana pemerintah akan berkonsultasi erat dengan lembaga pemerintah AS terkait untuk memperbaiki masalah tersebut sebelum secara efektif mulai berlaku pada tanggal 15 April mendatang.