Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang mengkritik provokasi militer Korea Utara dan mendesak denuklirisasi yang lengkap rezim tersebut dalam Konferensi Perlucutan Senjata PBB.

Dalam sesi tingkat tinggi konferensi tersebut di Kantor PBB di Jenewa, Swiss pada hari Rabu (26/02) waktu setempat, perwakilan ketiga negara itu menyoroti bahwa Korea Utara terus mengembangkan kemampuan nuklir dan rudal balistik ilegal yang mengancam stabilitas regional.

Mereka mengecam bahwa Korea Utara telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dengan melakukan sejumlah uji coba rudal belakangan ini termasuk mengirimkan pasukan serta rudal balistik ke Rusia.

Selain itu, ketiga negara tersebut juga mengutuk pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara akibat memprioritaskan pengembangan senjata pemusnah massal (WMD), dan mendesak penyelesaian masalah tahanan, tawanan perang, serta keluarga terpisah.

Korea Selatan, AS, dan Jepang menegaskan bahwa Korea Utara tidak dapat diakui sebagai negara nuklir dan menyerukan penghapusan program WMD dan rudal balistik secara lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat dipulihkan.

Dalam pernyataan bersama di Konferensi Keamanan Munich pada 18 Februari, ketiga negara tersebut hanya menekankan denuklirisasi Korea Utara, tapi pernyataan kali ini menyebut denuklirisasi lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah.

Pernyataan bersama tersebut dibacakan oleh Kim Il-hoon, Konselor Delegasi Korea Selatan di Jenewa.

Berbeda dengan pemerintahan Biden sebelumnya, AS tidak memberikan pidato utama dalam konferensi tersebut, tapi keikutsertaannya dalam pernyataan bersama menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan terhadap Korea Utara tetap terjaga.