Organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB merilis sebuah laporan yang menyoroti tentang pelanggaran HAM di Korea Utara menjelang pertemuan Dewan HAM PBB akhir bulan ini.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) merilis laporan berjudul “Mendorong Akuntabilitas di Korea Utara”, yang didasarkan pada kesaksian pelanggaran HAM di rezim tersebut dari bulan November 2022 hingga Oktober 2024.

Laporan tersebut mencakup kesaksian dari 175 pembelot Korea Utara tentang pelanggaran HAM, termasuk penghilangan paksa dan penculikan, kerja paksa untuk pekerja di luar negeri, dan perdagangan manusia khususnya perempuan.

Menurut laporan tersebut, sebagian besar pembelot melaporkan adanya pelanggaran HAM di fasilitas penahanan, termasuk kerja paksa, kondisi penahanan yang tidak manusiawi, dan kekurangan makanan.

Mereka juga menyebut bahwa pengawasan dari satgas Badan Keamanan Nasional bernama “Sangmu 109” semakin intensif kepada warga, dengan menyadap telepon mereka dan melakukan penggeledahan tanpa surat perintah di rumah warga untuk menyita video, perangkat penyimpanan portabel (USB), radio, dan materi publikasi yang tidak sah.

Bahkan hal itu juga diperparah dengan tindakan terhadap warga yang diadili secara langsung, hingga dieksekusi di depan publik.

Namun meski demikian, OHCHR menilai bahwa kondisi tahanan kini sedikit membaik, karena pendidikan masalah HAM mulai dilakukan terhadap sebagian petugas keamanan dengan meningkatnya tekanan dari komunitas internasional mengenai masalah HAM di Korea Utara.

OHCHR memperbarui laporan tentang status HAM di Korea Utara setiap dua tahun sekali, dan laporan kali ini akan diserahkan dalam sidang ke-58 Dewan HAM PBB yang akan berlangsung di Jenewa, Swiss pada tanggal 24 Februari mendatang.