Calon Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS), Howard Lutnick menyatakan, meskipun kontrak subsidi Undang-Undang CHIPS telah disepakati di bawah pemerintahan Biden, ia tidak dapat menjamin pemberian dana sebelum meninjau kembali perjanjian tersebut. 

Dalam uji kelayakan dan kepatutan di Senat AS pada hari Rabu (29/01) waktu setempat, Lutnick menegaskan bahwa dirinya perlu membaca dan menganalisis kontrak tersebut sebelum mengambil keputusan.

Karena Trump sebelumnya bersikap kritis terhadap UU CHIPS, dikhawatirkan bahwa perusahaan Korea Selatan seperti Samsung Electronics dan SK Hynix mungkin tidak dapat menerima subsidi yang dijanjikan oleh pemerintahan Biden.

Untuk meminimalkan ketidakpastian itu, pemerintahan Biden telah menandatangani kontrak pencairan subsidi dengan SK Hynix pada 19 Desember dan Samsung Electronics pada 20 Desember tahun lalu sebelum masa jabatannya berakhir.

Selain itu, Lutnick menegaskan bahwa negara-negara sekutu seperti Korea Selatan dan Jepang telah memanfaatkan AS dan harus meningkatkan produksi manufaktur mereka di dalam negeri AS. 

Calon menteri perdagangan dalam Pemerintahan Trump itu menekankan pentingnya kerja sama untuk membawa kembali produksi ke AS. 

Lutnick juga menyatakan bahwa kebijakan subsidi mobil listrik untuk kendaraan sewa, yang sebelumnya menguntungkan Hyundai Motor dan perusahaan lain, harus dihapuskan.