Konferensi Perlucutan Senjata PBB menyebutkan kasus darurat militer 3 Desember Korea Selatan pada hari Kamis (23/01). 

Terkait hal tersebut, perwakilan Korea Utara di Jenewa, Swiss mengatakan bahwa Korea Selatan harus memperhatikan manajemen dinamika politik di dalam negeri terlebih dahulu sebelum mengkritik negara lain.

Menanggapi hal itu, perwakilan Korea Selatan Kim Il-hoon mengatakan bahwa ia menyambut baik perhatian Korea Utara terhadap sistem demokrasi di Korea Selatan. Dimana ia juga merekomendasikan agar perwakilan Korea Utara dapat melihat langsung proses pemulihan demokrasi Korea Selatan yang sesungguhnya.

Dalam konferensi tersebut, perwakilan Kanada, Jepang, Australia, Uni Eropa, dan lainnya mengkritik pengembangan nuklir Korea Utara serta kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia.

Menurut perwakilan Rusia di Jenewa, negara aliansi Korea Selatan seperti Amerika Serikat, negara-negara dari dunia Barat merendahkan upaya penjagaan perdamaian regional oleh Korea Utara. 

Perwakilan Korea Utara juga menyebut bahwa upaya penguatan pertahanan Korea Utara adalah hal yang adil untuk melindungi diri, serta status Korea Utara sebagai negara pemilik nuklir tetap tidak berubah terlepas dari penolakan negara lain.

Perwakilan Korea Selatan Kim Il-hoon membantah pernyataan Rusia dan Korea Utara itu dengan mengatakan bahwa aliansi antara Korea Selatan dan AS terbentuk sebagai hasil invasi Korea Utara ke Korea Selatan pada tahun 1950 lalu.

Ditambahkan pula, Rusia terus melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB akibat kerja sama militer dengan Korea Utara yang dinilai sangat berbahaya dan tidak membuahkan hasil.