Robert King, mantan Utusan Khusus Amerika Serikat untuk HAM Korea Utara menegaskan bahwa tekanan terhadap Korea Utara untuk menyelesaikan isu HAM harus terus dilanjutkan.

King menyampaikan hal tersebut di Forum Global Korea yang berlangsung di Sekolah Tinggi Hubungan Internasional Elliott, Universitas George Washington, di Washington D.C, AS pada hari Rabu (20/11) waktu setempat.

Ia menyebut, meskipun hasil yang diharapkan tidak akan terjadi dengan cepat namun rezim Pyongyang harus terus diberikan tekanan dan desakan dalam mempertanyakan legitimasi sebagai pihak yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakatnya sendiri.

King juga menyampaikan bahwa isu pelanggaran HAM di Korea Utara telah mendapatkan perhatian yang cukup besar di PBB belakangan ini.

Selain itu, di tengah perhatian atas kemungkinan dimulainya kembali negosiasi nuklir Korea Utara dalam pemerintahan Trump periode kedua, Richard Nephew, mantan Koordinator Global Antikorupsi Kementerian Luar Negeri AS mengatakan dalam situasi saat ini, pertukaran antara pelonggaran sanksi dan denuklirisasi tampaknya tidak memungkinkan. Sehingga ia menyarankan untuk terlebih dulu mencari tujuan tahap awal dalam mengurangi risiko yang berasal dari Korea Utara.

Menurut Nephew, selama ini tujuan sanksi terhadap Korea Utara adalah untuk mencapai denuklirisasi atau kesepakatan menuju tujuan tersebut. Namun hal itu dinilai kurang realistis di tengah situasi Korea Utara yang terus meningkatkan kemampuan senjata nuklirnya. Sehingga ekspektasi atas hal itu perlu untuk dibatasi atau diturunkan.

Dia menyebut, langkah-langkah yang dapat dipertimbangkan terkait program nuklir Korea Utara bisa berupa pembatasan jangkauan rudal Korea Utara atau pembatasan jumlah rudal dan setidaknya, ada langkah konkrit yang dapat diambil untuk mengurangi risiko peluncuran yang tidak disengaja dan potensi konflik yang tidak terduga.