Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita PBB (CEDAW) pada hari Selasa (29/10) waktu setempat, telah merekomendasikan kepada pemerintah Jepang untuk melanjutkan upaya dalam menjamin hak-hak, termasuk tuntutan kompensasi dari korban kekerasan seksual oleh militer Jepang di masa penjajahan Jepang. 

Kantor berita Kyodo mengabarkan pada hari Rabu (30/10) bahwa komite tersebut mengatakan bahwa rekomendasi terakhir terhadap upaya pemerintah Jepang untuk mencapai kesetaraan gender yang berisikan hal tersebut telah disampaikan di kantor Jenewa, Swiss pada hari Selasa kemarin. 

Sebelumnya pada bulan Maret tahun 2016 lalu, komite tersebut pernah mengangkat bahwa kesepakatan mengenai isu korban kekerasan seksual yang dicapai Seoul dan Tokyo pada tahun 2015 tidak sepenuhnya mengambil pendekatan yang berpusat pada korban kekerasan seksual. 

Saat itu, komite juga merekomendasikan kepada pemerintah Jepang untuk menjamin hak-hak korban untuk menuntut kebenaran, keadilan, dan kompensasi, serta harus mencari solusi yang sesuai dengan posisi para korban. 

Terlebih lagi komite itu juga meminta isu perempuan kekerasan seksual di masa perang dapat dicantumkan dalam buku pelajaran. Sehingga memastikan fakta sejarah yang objektif dapat diketahui oleh banyak pelajar dan masyarakat umum.

Komite tersebut juga menyerukan Jepang untuk merevisi UU mengenai pilihan nama keluarga bagi pasangan yang sudah menikah agar perempuan bisa tetap menggunakan nama keluarga gadis mereka meskipun sudah menikah.