Pemerintah Amerika Serikat (AS) menegaskan bahwa pengiriman pasukan Korea Utara untuk membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina, merupakan pelanggaran terhadap sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dalam pengarahan pada hari Selasa (29/10) waktu setempat, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Matthew Miller menuturkan bahwa pemberian latihan militer dari Rusia untuk pasukan Korea Utara melanggar secara langsung sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap rezim Pyongyang, seperti resolusi 1718, 1874 dan 2270.  

Selanjutnya ia mengungkapkan bahwa pasukan Korea Utara yang diberikan pelatihan atau bantuan terkait penggunaan rudal balistik atau senjata lainnya, juga merupakan pelanggaran lanjutan yang dilakukan Rusia dan Korea Utara terhadap embargo senjata, berdasarkan resolusi DK PBB tersebut. 

Resolusi 1718 mencantumkan tindakan embargo senjata, termasuk nuklir dan rudal, sementara resolusi 1874 mencakup larangan impor dan ekspor senjata dan bahan-bahan terkait, transaksi keuangan terkait pasokan, produksi dan penggunaan senjata, serta larangan penerimaan latihan dan ajaran. Sedangkan resolusi 2270 berisikan tentang pencegahan pendidikan pengembangan nuklir dan rudal. 

Selanjutnya, terdapat spekulasi yang menyebut bahwa sanksi terhadap Rusia maupun Korea Utara akan sulit dijatuhkan karena adanya penolakan Rusia pada saat pertemuan Dewan Keamanan PBB terkait dugaan pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia yang digelar pada hari Rabu (30/10) ini. 

Namun Miller mencatat bahwa AS dan negara-negara lain akan tetap mempertahankan kemampuan untuk memberikan sanksi kepada Rusia dan Korea Utara.