Rusia mengklaim bahwa denuklirisasi Semenanjung Korea mustahil dilakukan dalam situasi di mana aliansi militer Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) telah berkembang ke tingkat ‘nuklir'.

Klaim Rusia itu disampaikan dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia pada laman situs kantor berita TASS dan Sputnik, pada Rabu (02/10) waktu setempat. 

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia tersebut merupakan tanggapan atas kritik Kementerian Luar Negeri Korea Selatan terhadap pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov terkait denuklirisasi Korea Utara.

Pada 27 September, Menteri Lavrov menyebutkan denuklirisasi Korea Utara adalah isu yang telah ditutup, mengingat ketergantungan Pyeongyang pada kekuatan nuklir. Menanggapi komentar tersebut, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan penyesalannya karena Rusia, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan anggota negara terdepan dalam pembentukan sistem Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) telah mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengklaim bahwa Korea Selatan dan AS telah lama menyusun rencana untuk bersama-sama menggunakan potensi strategis AS melawan Korea Utara, dan bersama dengan Jepang, berupaya memperkuat aliansi segitiga dengan fungsi serupa Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Menurutnya, 'permainan nuklir' antara Korea Selatan, AS dan Jepang dimulai jauh sebelum Rusia dan Korea Utara menandatangani Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif pada bulan Juni lalu.

Kementerian Luar Negeri Rusia juga mengklaim bahwa AS berada di balik pernyataan Korea Selatan yang menargetkan Rusia, dan menjadikannya sebagai upaya pembenaran penguatan persiapan militer termasuk kekuatan nuklir, yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Ia juga menekankan, permintaan Korea Selatan kepada Rusia terkait situasi di Semenanjung Korea telah melampaui batas komunikasi diplomatik.