Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyerukan perombakan atau penghapusan praktis pajak properti komprehensif yang dikenakan untuk pemilik rumah yang memiliki harga tinggi atau memiliki lebih dari 1 unit rumah.

Hadir dalam sebuah program KBS pada hari Minggu (16/06), Sekretaris Senior Kepresidenan Urusan Kebijakan Nasional, Sung Tae-yoon mengatakan bahwa pemerintahan Yoon Suk Yeol yang berupaya mendorong keringanan pajak properti sejak dimulainya masa jabatannya, kembali memastikan untuk terus berupaya dalam menghapus sistem perpajakan. 

Sung mengakui efek stabilisasi tidak signifikan dalam sistem pajak terhadap harga perumahan, dan juga mencatat bahwa hal itu justru meningkatkan beban pajak bagi pemilik beberapa rumah dengan harga rendah untuk pasokan rumah sewa.

Namun, ia menyerukan agar pajak tetap diberlakukan bagi pemilik rumah tunggal dengan harga yang sangat tinggi atau rumah lainnya dengan nilai total sejumlah unit rumah melebihi jumlah tertentu. Karena penghapusan pajak secara menyeluruh dapat menyebabkan masalah pendapatan pajak.

Selanjutnya, Sung juga memaparkan pembenahan menyeluruh dalam sistem pajak warisan, yang sedang berada di tingkat tertinggi di dunia. Demikian, dia mengungkapkan perlu untuk menurunkan tarif pajak dari maksimum saat ini 50% menjadi sekitar 30%, yang sejalan dengan perkiraan rata-rata OECD. 

Pemerintah menyatakan akan memutuskan rencana reformasinya setelah bulan Juli, dengan mempertimbangkan dampak pendapatan pajak dan dampak kebijakan fiskal.