Dewan Keamanan (DK) PBB mengadakan pertemuan untuk membahas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Korea Utara, dimana sebagian besar dari 15 anggota dewan mengutuk Korea Utara yang hanya fokus mengembangkan program nuklir dengan mengorbankan hak asasi rakyatnya. 

Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pada hari Rabu pagi (12/06), dipimpin oleh Duta Besar Korea Selatan untuk PBB Hwang Joon-kook, yang bulan ini menjabat sebagai presiden bergilir DK PBB. 

Dewan Keamanan diketahui terakhir kali bertemu untuk membahas masalah ini pada bulan Agustus tahun 2023. 

Dalam pertemuan tersebut, Hwang mengatakan bahwa rezim Korea Utara berusaha untuk membungkam rakyatnya dalam keadaan yang sengsara serta menutup diri dari dunia luar dengan kontrol brutal dan senjata nuklir, dimana hal itu justru menjadikan Korea Utara sebagai sasaran kritik dari dunia internasional.

Hwang menambahkan bahwa Korea Utara seperti "kereta berkepala dua" yang digerakkan oleh senjata nuklir dan pelanggaran HAM. Ia pun menekankan bahwa jika pelanggaran HAM di Korea Utara berhenti, maka pengembangan senjata nuklir juga akan berhenti. 

Volker Türk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, penindasan terhadap kebebasan bergerak dan berekspresi semakin meningkat di Korea Utara, dan kondisi kehidupan sosial serta ekonomi menjadi sangat sulit karena kekurangan pangan.