Korea Selatan resmi memulai masa jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan (DK) PBB selama satu bulan pada hari Senin (03/06). 

Duta Besar Korsel untuk PBB Hwang Joon-kook mengatakan pada hari Senin bahwa DK PBB akan mengadakan pertemuan untuk membahas tentang HAM Korea Utara pada pertengahan bulan ini. 

Dubes Hwang mengungkapkan rencana tersebut dalam konferensi pers untuk menjelaskan “program kerja”, yang menguraikan rencana pertemuan dan kegiatan DK PBB untuk bulan Juni.

Menurut kantor pusat PBB, Dewan Keamanan mengadakan pertemuan informal yang dipimpin oleh Hwang pada hari Senin pagi dan mengadopsi program kerja untuk bulan Juni.

Dalam jumpa pers setelah pertemuan Dewan Keamanan, Hwang menekankan bahwa DK PBB siap untuk mengadakan pertemuan sebagai tanggapan atas provokasi yang mungkin dilakukan oleh Korea Utara, dan mengatakan bahwa perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea merupakan salah satu kepentingan utamanya.

Ini menandai pertama kalinya bagi Korea Selatan untuk memegang jabatan presiden sebagai anggota tidak tetap sejak Mei 2014.

Masing-masing dari 15 anggota DK PBB akan menjabat sebagai presiden selama satu bulan sesuai dengan urutan abjad negara.