Para pimpinan lembaga penyiaran publik dari seluruh dunia telah mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan keprihatinan atas langkah pemerintah Korea Selatan untuk memisahkan iuran Korea Broadcasting System (KBS) yang dikelola oleh pemerintah dari tagihan listrik rumah tangga.

Pernyataan tersebut dikeluarkan pada hari Kamis (22/06) oleh Satuan Tugas Global untuk media publik yang terdiri dari delapan lembaga penyiaran publik nasional dari Korea Selatan, Kanada, Australia, Jerman, Perancis, Inggris, Selandia Baru dan Swedia.

Para pimpinan lembaga penyiaran tersebut mengatakan bahwa revisi peraturan penegakan hukum yang diinginkan oleh pemerintah akan melumpuhkan KBS secara finansial, mempertaruhkan program dan layanannya kepada masyarakat Korea Selatan dan membuat KBS tidak dapat memenuhi mandatnya.

Mereka mengatakan bahwa perubahan tersebut juga akan membahayakan fondasi media layanan publik di negara tersebut.

Presiden dan CEO Canadian Broadcasting Corporation, Catherine Tait, yang saat ini menjabat sebagai ketua kelompok tersebut, mengatakan bahwa keberhasilan organisasi media publik bergantung pada pendanaan publik yang berkelanjutan yang mendukung dan menghormati independensi organisasi dan editorialnya.

Para anggota mengatakan bahwa dengan meningkatnya prevalensi disinformasi dan polarisasi, sekarang bukan saatnya untuk melemahkan salah satu kekuatan terbesar demokrasi - media publik yang independen dan layak yang merupakan sumber tepercaya untuk berita dan informasi yang dapat diakses serta diverifikasi.

Pemerintah di Seoul sedang berusaha untuk memisahkan iuran sebesar 2.500 won, atau kurang dari 2 dolar AS, untuk penyiaran publik dari tagihan listrik, yang telah digabungkan sejak tahun 1994.