Kementerian Pendidikan menginformasikan revisi kurikulum pelajaran ilmu pengetahuan sosial SD dan pelajaran sejarah SMP pada hari Kamis (21/6/18).

Revisi kurikulum ini akan menjadi pedoman penulisan buku pelajaran sejarah dan menjadi standar pendidikan sekolah.

Dalam revisi itu istilah 'demokrasi' dipakai mengantikan istilah 'demokrasi bebas' sesuai dengan contah revisi yang diumumkan Institut Korea untuk Evaluasi Kurikulum (KICE) bulan lalu.

Kementerian Pendidikan juga mengganti istilah 'pendirian Republik Korea' yang diperdebatkan pada pemerintahan Park Geun-hye, menjadi 'pendirian pemerintah Republik Korea' untuk mewarisi legitimas pemerintah sementara dan menghargai sejarah gerakan kemerdekaan. 

Terkait Perang Korea, revisi kurikulum tersebut memastikan perang itu terjadi karena serangan Korea Utara ke Korea Selatan.

Bersama dengan itu, Kementerian Pendidikan juga mengatur persentase sejarah pramodern dan sejarah modern dalam buku pejajaran sejarah  SMP dan SMA untuk membedakan tingkat dan memperkuat keterkaitannya.