Sehubungan dengan pernyataan Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Korea Utara, Yun Jong-ho tentang rencana kerja sama dengan perusahaan otomotif Iran, pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa terdapat kemungkinan besar proyek bisnis patungan dengan Korea Utara adalah bentuk pelanggaran atas sanksi DK PBB terhadap Korea Utara. 

Seorang pejabat Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan pada hari Selasa (07/05) bahwa pihaknya sulit untuk memahami situasi yang lebih jelas dengan isi berita dari media Iran. Namun segala bentuk proyek bisnis, pendirian badan kerja sama dengan Korea Utara adalah dilarang sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB. 

Pejabat tersebut menekankan kembali seluruh negara harus mematuhi resolusi DK PBB terkait sanksi terhadap Korea Utara. 

Sebelumnya, perusahaan otomotif nasional Iran, Saipa menyatakan pada tanggal 29 April lalu bahwa Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Yun Jong-ho mengunjungi stan perusahaan Saipa di Pameran Expo di Iran dan mengatakan bahwa pihaknya siap untuk menjalin hubungan kerja sama dengan grup Saipa. 

Menurutnya, Menteri Yun mengatakan Saipa mengalami kemajuan yang signifikan di dalam produksi mobil komersial, dan manufaktur mobil di Korea Utara juga berstandar nasional, sehingga kedua negara bisa melakukan kerja sama dalam industri mobil. 

Menteri Yun kembali ke Korea Utara pada tanggal 2 Mei lalu setelah mengunjungi Iran selama sepuluh hari.