Sehubungan dengan kontroversi terkait keberadaan notulen tentang penambahan kuota mahasiswa baru fakultas kedokteran, pemerintah Korea Selatan menjelaskan bahwa pihaknya tetap menjaga kewajiban untuk membuat notulen terkait rapat saat memutuskan penambahan kuota mahasiswa fakultas kedokteran. 

Ditambahkan pula, pemerintah menyimpan rangkuman notulen yang dibuat oleh Komisi Pemeriksaan Kebijakan Medis dan Kesehatan, dan siap untuk menyerahkan data terkait kepada pengadilan. 

Pemerintah menyatakan bahwa tidak ada kewajiban pembuatan notulen untuk rapat badan konsultasi isu medis yang menghadirkan pemerintah dan Asosiasi Medis Korea (KMA), namun pemerintah tetap akan mengeluarkan hasil rapat melalui laporan media.  

Namun, kelompok medis terus menekan pemerintah sehubungan dengan kontroversi tersebut, dan akhirnya menggugat Menteri dan Wakil Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan, serta Menteri Pendidikan dengan dugaan tindak kelalaian dalam melaksanakan tugas dan menghapuskan catatan publik kepada ​Badan Investigasi Tindak Kriminal Pejabat Tinggi Negara.

Asosiasi Profesor Medis Korea Selatan juga mendesak pemberian hukuman kepada pejabat terkait karena terdapat pelanggaran hukum dalam proses penambahan kuota mahasiswa baru fakultas kedokteran. 

Sementara itu, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang waktu dukungan asuransi kesehatan selama satu bulan ke depan dalam menghadapi kemungkinan situasi perawatan darurat yang berkepanjangan. 

Sejak bulan Februari lalu, pemerintah telah menyalurkan dana sebesar 190 miliar won untuk anggaran asuransi kesehatan setiap bulan dalam mendukung perawatan pasien kritis.

Pemerintah juga membahas rencana pengiriman 36 orang dokter militer tambahan ke pusat layanan medis.