Para profesor medis di rumah sakit besar di Korea Selatan akan mengambil cuti 1 hari setiap minggu, di tengah kebuntuan yang masih berlanjut antara pemerintah dan kalangan dokter, atas rencana untuk menambah kuota penerimaan mahasiswa fakultas kedokteran. 

Menurut komunitas medis, rumah sakit besar di Korea Selatan, termasuk Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul (SNU) dan Asan Medical Center, dua dari rumah sakit “Lima Besar” di wilayah ibukota, memutuskan untuk mengambil satu hari libur setiap minggunya mulai pekan depan. 

Komite darurat profesor di Fakultas Kedokteran SNU membuat keputusan tersebut dalam sebuah rapat umum pada hari Selasa (23/04), dan mengatakan bahwa mereka akan mengambil satu hari libur setiap minggu mulai hari Selasa (30/04). Sementara para profesor di Asan Medical Center berencana untuk mengambil satu hari libur setiap minggu mulai hari Jumat (26/04) mendatang. 

Selanjutnya, Rumah Sakit Universitas Nasional Chungnam memutuskan untuk tidak memberikan layanan bagi pasien rawat jalan pada hari Jumat mulai minggu ini. 

Para profesor di rumah sakit ini akan menangguhkan semua operasi dan perawatan untuk pasien rawat jalan seminggu sekali, tetapi akan terus merawat pasien yang sakit parah dan melakukan operasi darurat. 

Komite darurat Asosiasi Profesor Medis Korea, sebuah koalisi profesor dari sekolah-sekolah kedokteran, mengatakan pada hari Selasa bahwa para profesor medis, yang mengajukan pengunduran diri bulan lalu, akan mengundurkan diri mulai hari Kamis (25/04) sesuai dengan yang direncanakan.

Setelah pertemuan darurat, komite mengatakan bahwa para profesor akan mengambil cuti pekan depan, dan menambahkan bahwa keputusan apakah akan mengambil cuti setiap minggu atau tidak akan dibahas pada pertemuan umum berikutnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min mengatakan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan reformasi medis yang telah direncanakan untuk menghidupkan kembali layanan medis regional dan esensial. 

Menteri Lee menegaskan kembali sikapnya itu pada hari Rabu (24/04) saat memimpin pertemuan pemerintah tentang aksi kolektif dokter, dengan menyebut bahwa menormalkan perawatan medis regional, yang saat ini dalam keadaan krisis, sangatlah penting karena merupakan tanggung jawab konstitusional negara untuk melindungi kehidupan dan kesehatan masyarakat.

Mendagri mengatakan bahwa dari 226 kotamadya, sebanyak 98 atau lebih dari 40% di antaranya merupakan daerah yang rentan dalam hal perawatan medis darurat, dan tidak ada satu pun dokter spesialis pengobatan darurat di 10 dari 18 kota dan kabupaten di Provinsi Gyeongsang Selatan. 

Namun, Menteri Lee menggarisbawahi kesediaan pemerintah untuk mendengarkan pendapat dari komunitas medis dan terlibat langsung dalam proses dialog untuk mengupayakan reformasi. 

Dia mendesak kelompok dokter untuk berpartisipasi dalam komite khusus presiden untuk reformasi medis, yang akan mengadakan pertemuan perdana hari Kamis (25/04) besok.