Korea Selatan dan Amerika Serikat meluncurkan badan konsultasi untuk secara lebih efektif menutup saluran sumber daya utama dan pendanaan yang dibutuhkan untuk program nuklir dan rudal Korea Utara. 

Menurut Kementerian Luar Negeri di Seoul, pertemuan pertama 'Satuan Tugas Pemberantasan yang Diperkuat (Enhanced Disruption Task Force)' antara Korea Selatan dan AS telah berlangsung pada hari Selasa (26/03) waktu setempat di Washington D.C., AS. Pertemuan itu dihadiri oleh sekitar 30 pejabat dari kementerian dan lembaga kedua negara di bidang diplomatik, intelijen, sanksi dan urusan larangan maritim. 
 
Pada kesempatan itu, kedua belah pihak mengindikasi bahwa sebagian besar minyak sulingan yang tengah diselundupkan oleh Korea Utara didapatkan dari kerja sama ilegal dengan perusahaan atau individu di suatu wilayah. 

Impor minyak itu dinilai sebagai komponen penting dalam pengembangan nuklir dan rudal serta kesiapan militer Korea Utara. 

Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2397, komunitas internasional membatasi impor minyak mentah Korea Utara sebesar empat juta barel per tahun dan impor minyak sulingan sebesar 500 ribu barel per tahun. 

Meski begitu, Korea Utara tampaknya tidak mematuhi resolusi tersebut di tengah penguatan kerja sama dengan Rusia. 

Pada pekan lalu, panel ahli PBB mengatakan dalam laporan tahunannya bahwa Korea Utara diperkirakan telah mengimpor lebih dari 1,5 juta barel minyak sulingan pada bulan Januari hingga September tahun lalu.

Oleh karena itu, kedua negara bersepakat secara aktif akan meninjau penerapan sanksi independen terhadap perusahaan dan inividu yang terlibat dalam penyelundupan ilegal sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan ilegal tersebut. 

Menurut kementerian itu, mereka juga menyampaikan keprihatinan karena adanya spekulasi yang mengatakan bahwa Rusia berpotensi mengirimkan minyak sulingan ke Korea Utara, seiring dengan hubungan Moskow dan Pyongyang yang semakin erat belakangan ini. Demikian pula, Korea Selatan dan AS juga mendiskusikan cara-cara untuk menangguhkan kerja sama ilegal antara Rusia dan Korea Utara.