Komite Urusan Luar Negeri dan Unifikasi Majelis Nasional mengadakan pertemuan sub-komite peninjauan RUU di Parlemen pada hari Senin (25/09) dan menyetujui kembali resolusi yang mengukuhkan kedaulatan Korea yang jelas atas pulau Dokdo, sekaligus mengutuk klaim palsu Jepang atas pulau tersebut dan fakta yang tidak benar dalam buku pelajaran sejarah.

Resolusi tersebut mengutuk keras pemerintah Jepang karena telah mendistorsi pulau Dokdo sebagai wilayahnya sendiri, menghindari tanggung jawab atas mobilisasi paksa selama masa penjajahan Jepang, dan juga menyetujui buku pelajaran sejarah di sekolah dasar yang berisi fakta-fakta yang menyimpang.

Pihaknya juga mendesak Tokyo untuk segera membatalkan persetujuan buku pelajaran yang dimaksud dan menarik klaim palsu atas pulau paling timur Korea itu dari dokumen resmi pemerintah, seperti Buku Biru Urusan Luar Negeri dan Buku Putih Pertahanan.

Sebelumnya, Komite Urusan Luar Negeri dan Unifikasi mengesahkan resolusi awal dengan persetujuan dari partai yang berkuasa dan partai oposisi dalam pertemuan sub-komite bulan Juni lalu, serta menyerukan perlunya untuk memasukkan kecaman terhadap fakta yang menyimpang pada buku pelajaran Jepang dan dokumen resmi pemerintah Jepang.

Resolusi terbaru diusulkan oleh anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, yaitu Kim Seok-ki, dan anggota parlemen dari Partai Demokratik Korea, Kim Sang-hee.