Penahanan Ketua Partai Demokrat Korea (DP) Lee Jae-myung atas dugaan keterlibatannya dalam kasus pengembangan lahan Baekhyeon-dong dan dugaan penyuapan pihak ketiga atas pengiriman uang ilegal ke Korea Utara oleh Grup Ssangbangwool diperkirakan akan ditetapkan pada hari Selasa (26/09) mendatang. 

Pengadilan Distrik Pusat Seoul menyatakan bahwa pihaknya akan memeriksa surat perintah penahanan terhadap Ketua Lee Jae-myung pada pukul 10 pagi di tanggal 26 September. 

Lee diwajibkan untuk hadir dalam proses pemeriksaan surat perintah penahanan, namun ada kemungkinan Lee akan meminta penangguhan pemeriksaan karena kondisi kesehatannya yang menurun akibat aksi mogok makan. Sehingga jadwal pemeriksaan tersebut berpotensi berubah. 

Ketua Lee menerima tuduhan atas pemberian kemudahan ke perusahaan swasta saat pembangunan apartemen di Baekhyeon-dong pada tahun 2014-2015, saat ia menjabat sebagai Walikota Seongnam, sehingga menyebabkan kerugian sebesar 20 miliar won bagi Seongnam Development Corporation. 

Selain itu, Lee juga dicurigai terlibat dalam kasus pengiriman uang ilegal ke Korea Utara oleh mantan Ketua Ssangbangwool sebesar 8 juta dolar AS atas nama Provinsi Gyeonggi dalam persekongkolannya dengan mantan Wakil Gubernur Gyeonggi, Lee Hwa-young, yang dimana Lee menjabat sebagai Gubernur saat itu.

Sementara itu, Majelis Nasional pada hari Kamis (21/09) diketahui telah menyetujui mosi yang mengizinkan kejaksaan untuk menahan Lee Jae-myung dengan hasil pemungutan suara yakni 149 suara setuju, 136 menolak, dan 6 abstain, serta 4 surat suara tidak sah.

Mosi kesepakatan untuk menahan seorang anggota parlemen diloloskan, apabila lebih dari separuh anggota parlemen dari total jumlah anggota yang didaftarkan sepakat, dan suara setuju lebih banyak daripada jumlah suara minimal yang dibutuhkan untuk meloloskannya, yaitu 148 suara.