Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan pada hari Selasa (30/05) bahwa Korea Utara terus menyediakan material dan dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan misil dan nuklir secara ilegal, walaupun ada sanksi dari Dewan Keamanan PBB, sehingga kerja sama dunia internasional untuk menghadapi hal tersebut harus lebih kuat. 

Di dalam pesan video yang dikirim untuk konferensi tingkat tinggi Prakarsa Keamanan Proliferasi (PSI), Presiden Yoon menekankan bahwa ancaman senjata pemusnah massal (WMD) semakin membesar, walaupun ada upaya dunia internasional, dan lingkungan keamanan di dunia juga semakin menjadi serius. 

Yoon menyatakan bahwa pembukaan konferensi tingkat tinggi PSI bermakna penting di dalam situasi dimana pencegahan penyebarluasan WMD dan menguatnya sistem non-proliferasi internasional semakin penting akibat provokasi misil dan nuklir Korea Utara. 

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden juga menekankan tekad kuat untuk mencegah penyebarluasan WMD dan menanganinya sangatlah dibutuhkan. 

Menurutnya, jumlah negara yang melakukan tantangan dalam sistem keamanan internasional semakin meningkat, dan tantangan serupa tidak boleh diatasi dengan aksi dari satu negara saja. 

Joe Biden menekankan pengaktifan dan pertumbuhan PSI sambil memerhatikan ancaman penyebarluasan WMD. 

PSI adalah kerangka kerja sama internasional yang dibentuk oleh mantan Presiden AS Bush pada tahun 2003 lalu, untuk mencegah penyebarluasan ilegal WMD, sarana pengangkutan, dan materi terkait, serta saat ini 106 negara di dunia mengambil bagian di dalam PSI.

Konferensi tingkat tinggi PSI dibuka di Korea Selatan untuk pertama kali sebagai negara Asia. 

Terpisah dengan konferensi tersebut yang berlangsung selama empat hari di Jejudo, latihan maritim multinasional 'Eastern Endeavour 23' juga digelar. 

PSI bukan kerangka kerja sama yang menargetkan negara tertentu, namun pengembangan misil dan nuklir Korea Utara menjadi salah satu penyebab peluncuran PSI. 

Konferensi kali ini digelar di dalam situasi dimana Korea Utara yang berencana akan meluncurkan satelit pengintai militer antara tanggal 31 Mei hingga 11 Juni mendatang. 

Wakil Kedua Menteri Luar Negeri Korea Selatan Lee Do-hoon menyatakan, bahwa rencana peluncuran satelit pengintai militer Korea Utara melanggar resolusi DK PBB, dan seluruh dunia harus mendesak Korea Utara untuk menahan tindakan ilegal tersebut. 

Dia menyatakan keprihatinan bahwa Korea Utara terus menyediakan dana untuk program pengembangan WMD dengan melepaskan diri dari sanksi dunia internasional, melalui alih muatan secara ilegal di laut, kegiatan dunia maya ilegal, pengambilan dana dari buruh di luar negeri, dan lain sebagainya.