UU Khusus Untuk Mendukung Korban Akibat Penipuan Kontrak Sewa Perumahan diloloskan di sidang kabinet pada hari Selasa (30/05). 

Perdana Menteri Han Duck-soo menyatakan bahwa pemerintah menyediakan UU Khusus Untuk Mendukung Korban Akibat Penipuan Kontrak Sewa Perumahan dalam memecahkan masalah perumahan yang dialami korban, serta memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada para korban. Dimana UU tersebut akan mulai diberlakukan mulai 1 Juni mendatang.

PM Han meminta kepada Kementerian Pertahanan dan Transportasi, serta Komisi Urusan Keuangan agar isi dukungan di dalam UU tersebut bisa terlaksana dalam waktu dekat. 

Sebelumnya, Majelis Nasional Korea Selatan meloloskan UU tersebut pada tanggal 25 Mei lalu melalui kesepakatan dari partai berkuasa dan oposisi. 

UU tersebut mengandung pertambahan dukungan finansial kepada para korban penipuan kontrak sewa perumahan, dan layanan dari pemerintah. 

Untuk itu, pihaknya mengizinkan pinjaman dana dari bank tanpa suku bunga dalam jangka maksimal 10 tahun, sesuai nilai dana kompensasi kepada para korban. Kemudian mendukung pinjaman dana dengan suku bunga rendah sebanyak 2,1% terhadap dana yang melebihi batasan dana kompensasi, yaitu maksimal 240 juta won.  

Sementara itu, PM Han menyatakan rasa terima kasihnya kepada masyarakat yang mengambil bagian dalam langkah pencegahan COVID-19 menjelang penurunan level peringatan COVID-19 yang berlangsung mulai 1 Juni mendatang. 

Sehubungan dengan kegiatan tim inspeksi pemantauan pembuangan air terkontaminasi zat radioaktif PLTN Fukushima pada pekan lalu, PM Han menekankan bahwa tim inspeksi tersebut terdiri dari para pakar yang telah lama meneliti keamanan pembuangan air terkontaminasi zat radioaktif. Sehingga mereka melakukan upaya maksimal secara sistematis dan ilimiah. 

Dia meminta kepada tim inspeksi tersebut untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara jelas kepada masyarakat, dan akan berkomunikasi dengan masyarakat secukupnya mengenai hal tersebut.