Pemerintah Korea Selatan merilis rincian laporan terbaru mengenai hak asasi manusia di Korea Utara yang dibuat berdasarkan kesaksian langsung para pembelot Korea Utara, menunjukkan bahwa pembunuhan oleh pihak berwenang dan eksekusi publik masih merajalela di seluruh rezim, dan merenggut nyawa korban dalam situasi yang berbeda-beda.

Laporan terbaru pemerintah Korea Selatan itu menemukan bahwa pembunuhan yang dilakukan otoritas Korea Utara dan eksekusi publik tetap lazim di negara tersebut.

Menurut laporan tahunan Kementerian Unifikasi pada hari Kamis (30/03), berdasarkan kesaksian dari 508 pembelot Korea Utara, metode hukuman mematikan dilakukan di seluruh negeri terhadap para korban dari berbagai latar belakang dan situasi.

Laporan tersebut mencakup laporan tentang pembunuhan seorang buruh yang ditembak mati ketika mencoba menyeberang ke China setelah ditangkap karena melakukan pencurian selama operasi penyelundupan di dekat perbatasan Korea Utara dengan China pada tahun 2019.

Menyusul merebaknya COVID-19 pada awal tahun 2020, orang yang memasuki area lockdown ditembak mati tanpa peringatan sesuai dengan pedoman karantina.

Narapidana yang tertangkap mencoba melarikan diri dari kamp konsentrasi Hamheung Korea Utara pun dilaporkan telah ditembak mati pada tahun 2016 dan 2017, sementara tahanan di tempat lain dieksekusi secara rahasia karena homoseksualitas dan prostitusi.

Alasan eksekusi lainnya termasuk penggunaan narkoba, agama, distribusi konten video Korea Selatan dan penjualan produk dari Korea Selatan.

Wanita dan anak-anak tidak terkecuali sebagaimana laporan tersebut mengindikasikan seorang wanita hamil dieksekusi di depan umum menyusul beredarnya rekaman video yang menunjukkan jarinya menunjuk ke arah potret mendiang pendiri rezim Kim Il-sung saat menari di dalam rumahnya pada tahun 2017.

Di tempat lain, enam remaja dihukum mati karena menonton media Korea Selatan dan menggunakan obat-obatan terlarang.

Laporan lengkap secara resmi akan dirilis pada hari Jumat (31/03), dan merupakan laporan serupa yang pertama dari Kementerian Unifikasi.