Kantor Kepresidenan menegaskan kembali kebijakan mengenai langkah-langkah untuk membatasi impor hasil laut dari Jepang, mengatakan pihaknya tidak akan mengimpor produk laut dari Fukushima.

Kantor Kepresidenan, atas nama Kantor Juru Bicara Kepresidenan, pada Kamis (30/03) mengatakan bahwa tidak terdapat perubahan sikap pemerintah untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Mengutip pernyataan pejabat pemerintah dan politisi Jepang baru-baru ini, sejumlah media Jepang melaporkan bahwa Jepang telah meminta Presiden Yoon Suk Yeol untuk mencabut pembatasan impor hasil laut dari Fukushima dalam kunjungannya ke Jepang pada 16-17 Maret lalu.

Pernyataan Kantor Kepresidenan ini menjelaskan posisi pemerintah untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat Korea Selatan terkait impor hasil laut dari Fukushima.

Terkait laporan media yang menyebut bahwa Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan akan meminta pemahaman masyarakat terkait hal tersebut meskipun membutuhkan waktu yang lama, perwakilan Kantor Kepresidenan mengatakan bahwa pemerintah tidak akan membuat keputusan yang mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Dilanjutkannya, impor hasil laut dari perairan yang terkontaminasi zat radioaktif membutuhkan pembuktian keamanan secara ilmiah, sehingga masyarakat Korea Selatan dapat menerima hal tersebut.

Kantor Kepresidenan juga menambahkan bahwa para ahli dari Korea Selatan diharapkan akan berpartisipasi dalam proses verifikasi bersama organisasi internasional Badan Energi Atom Internasional (IAEA).