Presiden Yoon Suk Yeol menyebut mengenai sistem nasional yang membantu masyarakat dalam kesulitan dan masyarakat yang memiliki keinginan untuk mendedikasikan diri untuk negara.

Pernyataan Presiden Yoon tersebut dibuatnya sebelum menerima laporan tugas dari Kementerian Unifikasi, Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik, Badan Urusan Pejuang dan Veteran, serta Kantor Manajemen Personalia. Badan-badan pemerintah tersebut memiliki tugas berbeda namun serupa dalam hal pembentukan sistem nasional.

Dalam laporan tugas kementerian, Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik mengumumkan langkah sistem keamanan nasional yang disediakan sebagai langkah lanjutan tragedi Itaewon. 

Dalam sistem keamanan nasional tersebut, terdapat langkah pencegahan kasus kerumunan massa, peningkatan persiapan dini kecelakaan, penyediaan sistem manajemen keamanan bencana di lokasi kejadian, penanganan bencana melalui platform digital, dan kompensasi kerugian. 

Selain itu, kementerian akan mengambil langkah tegas terhadap berbagai kejahatan, seperti penipuan sewa rumah, penipuan telepon (voice phishing), menguntit (stalking), dan berbagai tindakan ilegal lainnya.

Sementara itu, Kementerian Unifikasi melaporkan penerapan kebijakan "Inisiatif Berani", normalisasi hubungan antara kedua Korea, penyediaan sistem kerja sama atau dialog antar-Korea, normalisasi Undang-Undang Hak Asasi Manusia Korea Utara, kerja sama kemanusiaan, serta lain sebagainya. 

Badan Urusan Pejuang dan Veteran melaporkan pembentukan jaringan keamanan ekonomi bagi para pahlawan nasional, peningkatan layanan medis, dan kesejahteraan. 

Kantor Manajemen Personalia melaporkan kebijakan personalia yang bermanfaat bagi kepentingan nasional, manajemen tenaga kerja yang lebih praktis, serta pengelolaan personalia yang adil berdasarkan kebebasan dan kinerja.