Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) mengatakan pihaknya akan mengambil langkah yang dibutuhkan apabila pemerintah Korea Selatan mengajukan permohonan penyelidikan pelanggaran perjanjian penerbangan sipil internasional yang dilakukan oleh drone-drone Korea Utara di wilayah udara Korea Selatan.

Radio Free Asia ((RFA) melaporkan pada Jumat (27/01) bahwa ICAO akan mendukung pembahasan terkait penyelidikan masuknya drone Korea Utara ke Korea Selatan dan melaporkan hasil investigasi apabila negara terkait atau negara ketiga mengajukan kasus tersebut secara resmi. 

Ditanya mengenai pelanggaran perjanjian penerbangan sipil internasional oleh Korea Utara, ICAO menjawab bahwa masalah tersebut merupakan masalah diplomatik terkait masalah teritorial dan kewajiban masing-masing negara penandatangan perjanjian penerbangan sipil internasional.  

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan tengah mempertimbangkan permintaan pemeriksaan pelanggaran perjanjian penerbangan sipil internasional oleh Korea Utara kepada ICAO sebagai salah satu opsi tanggapan. 

Perjanjian penerbangan sipil internasional memuat perjanjian terkait keselamatan penerbangan sipil, dan kedua Korea merupakan negara anggota ICAO. 

Menurut pasal 8 perjanjian tersebut, pesawat tak berawak tidak boleh terbang di wilayah udara negara anggota ICAO tanpa izin negara tersebut. 

Pada Juni tahun lalu, ICAO mengecam provokasi rudal Korea Utara yang terus menjadi ancaman serius bagi penerbangan sipil internasional, dan mendesak Korea Utara untuk menaati perjanjian internasional.