Penyelidikan internal militer Korea Selatan memastikan bahwa pemerintahan Yoon Suk Yeol memutuskan untuk kembali mendistribusikan selebaran anti–Korea Utara lebih dari satu tahun sebelum deklarasi darurat militer.
 
Kantor Anggota Majelis Nasional, Choo Mi-ae yang menjabat sebagai ketua Komisi Legislasi dan Yudisial Majelis Nasional, mengatakan pada Rabu (17/12) bahwa Kementerian Pertahanan telah memverifikasi hal tersebut setelah memeriksa pihak-pihak dalam rantai komando operasional saat itu, termasuk personel dari Grup Operasi Psikologis Pertahanan Kementerian dan Kepala Staf Gabungan.
 
Menurut hasil penyelidikan, keputusan untuk melanjutkan kembali operasi selebaran diambil dalam rapat Dewan Keamanan Nasional (NSC) pada Oktober 2023. Setelah itu, unit terkait melaksanakan sedikitnya 23 kali peluncuran selebaran yang menargetkan kota-kota utama Korea Utara dan fasilitas militer, termasuk Pyongyang dan Wonsan, antara Februari hingga November tahun lalu.
 
Meski kelompok tersebut sempat dituding melakukan tindakan tersebut selama pemerintahan Yoon, Rabu ini menandai pertama kalinya penyelidikan militer secara resmi mengonfirmasi kejadian tersebut.
 
Penyelidikan juga menemukan bahwa pemerintah Yoon memutuskan pada 12 Oktober 2023 untuk melanjutkan distribusi selebaran setelah melalui pembahasan oleh pejabat senior, termasuk Menteri Pertahanan saat itu, Shin Won-sik; Menteri Unifikasi saat itu, Kim Young-ho; serta Direktur Badan Intelijen Nasional saat itu, Kim Kyu-hyun.