Perdana Menteri Kim Min-seok mengecam kebocoran data pribadi berskala besar yang terjadi di Coupang, dengan mengatakan bahwa insiden tersebut sudah melampaui batas yang serius.

Dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Nasional ke-7 yang digelar Rabu (10/12), Perdana Menteri Kim menegaskan bahwa insiden tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip etika yang paling mendasar.

Ia menambahkan bahwa dalam masyarakat digital, perlindungan data pribadi warga merupakan kewajiban dasar perusahaan. Karena itu, pemerintah harus menyelidiki insiden ini secara cepat dan akurat, serta mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran hukum.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pemerintah tidak hanya mendorong pencegahan, tetapi juga pemblokiran cepat iklan palsu dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI). 

Konten yang dihasilkan AI diwajibkan memiliki label sehingga bisa mempercepat proses peninjauan yang diperlukan untuk mengoreksi iklan yang menyesatkan.

Pemerintah akan menaikkan besaran denda secara signifikan dan menerapkan skema ganti rugi untuk memberikan efek jera.