Rancangan undang-undang kebijakan dan anggaran pertahanan tahunan Amerika Serikat (AS) mencakup dukungan Washington untuk mempertemukan kembali keluarga Korea-Amerika yang terpisah dari kerabat mereka di Korea Utara pasca Perang Korea. 

Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) untuk Tahun Fiskal 2026, yang terintegrasi antara Senat dan DPR AS, menginstruksikan sekretaris negara untuk menyusun daftar warga Korea-Amerika yang terpisah dari keluarga mereka setelah penandatanganan Perjanjian Gencatan Senjata 1953, sebagaimana dirilis oleh Kongres AS.

RUU tersebut menetapkan bahwa Washington harus berkonsultasi dengan Seoul mengenai daftar ini. RUU itu juga meminta agar isu reuni keluarga terpisah dimasukkan dalam agenda jika dan ketika AS melanjutkan komunikasi langsung dengan Korea Utara. 

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio diwajibkan untuk mengisi posisi utusan khusus untuk isu hak asasi manusia Korea Utara yang telah kosong sejak awal masa jabatan kedua pemerintahan Donald Trump. Utusan tersebut akan ditugaskan untuk melaporkan mengenai daftar, data reuni, dan tanggapan Pyongyang terhadap permintaan reuni dari AS. 

Saat ini, diperkirakan terdapat 100 ribu orang anggota keluarga Korea-Amerika yang terpisah dan tinggal di AS