Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung mengatakan darurat militer ilegal tahun lalu sebagai "peristiwa bersejarah" dalam demokrasi global, sembari mengatakan bahwa rakyat Korea Selatan pantas mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian karena berhasil mengatasi krisis secara damai. 

Dalam sebuah pernyataan yang menandai peringatan satu tahun darurat militer 3 Desember, Presiden Lee mengatakan insiden tersebut menggarisbawahi ketahanan demokrasi Korea Selatan, mengontraskan ketidakadilan para pelaku dengan kebenaran warga negara. 

Ia mencatat bahwa warga Korea Selatan telah mengubah momen tergelap kudeta menjadi perayaan melalui tarian dan lagu. 

Presiden Lee mengumumkan bahwa pemerintahannya, yang lahir dari "Revolusi Cahaya," akan menetapkan tanggal 3 Desember sebagai "Hari Kedaulatan Nasional" untuk menghormati keberanian dan tindakan rakyat. 

Presiden Lee menekankan bahwa mereka yang berusaha menghancurkan tatanan konstitusional demi keuntungan pribadi harus dimintai pertanggungjawaban, sembari menambahkan bahwa untuk membangun negara di mana kudeta tidak akan pernah terjadi dan kedaulatan warga negara dilindungi membutuhkan "persatuan yang benar."