Ketua Partai Demokrat Korea (DP) Jung Chung-rae mendesak Ketua Mahkamah Agung Jo Hee-de untuk mengundurkan diri dari jabatan. 

Menurut Jung, netralitas politik dari Ketua Jo dicurigai, sehingga perlu mengundurkan diri untuk memulihkan kepercayaan badan yudikatif. 

Jung menyatakan bahwa badan yudikatif bukan kelompok pribadi, serta seluruh anggota badan yudikatif tidak boleh goyang akibat ideologi politik Ketua Mahkamah Agung. 

DP kembali menekankan pembentukan persidangan khusus untuk pemberontakan dengan mengungkapkan keputusan MA yang membatalkan keputusan pengadilan banding yang membebaskan calon presiden Partai Demokrat Korea (DP) Lee Jae Myung atas tuduhan pelanggaran Undang Undang Pemilihan Pejabat Publik, dan dugaan penundaan persidangan pemberontakan oleh hakim Jee Kui-youn.

Kantor Kepresidenan tidak mengeluarkan pernyataan khusus atas desakan pengunduran diri Jo, namun harus menghargai suara dari 'parlemen' yang dipilih oleh masyarakat.

Sementara, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) memprotes keras atas desakan pengunduran diri Jo sambil mengatakan tekanan itu bertujuan untuk melindungi Presiden Lee Jae Myung dari berbagai dugaan. 

PPP akan berjuang keras untuk menjaga independensi yudikatif.