Majelis Nasional Korea Selatan akan menggelar sesi interpelasi selama empat hari mulai Senin (15/09).  

Anggota parlemen akan mengajukan pertanyaan kepada para menteri terkait isu politik pada Senin, urusan luar negeri, unifikasi dan keamanan pada Selasa (16/09), ekonomi pada Rabu (17/09), serta pendidikan, masyarakat, dan kebudayaan pada Kamis (18/09).  

Partai Demokrat Korea (DP) yang berkuasa berjanji akan terlibat penuh dalam sesi tanya jawab tersebut sebagai bagian dari reformasi dan upaya mengamankan pertumbuhan masa depan. DP juga menekankan pentingnya mengungkap kebenaran seputar darurat militer 3 Desember 2024 dan membawa pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan.  

Sementara itu, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) menyatakan memiliki banyak pertanyaan dan keraguan terkait beragam isu seperti tarif AS, reformasi peradilan, serta langkah partai berkuasa untuk membentuk pengadilan khusus kasus darurat militer.  

PPP menambahkan akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tajam terkait kebijakan untuk memperjelas isu-isu tersebut.