Tim jaksa khusus Cho Eun-shuk menggeledah 24 lokasi yang berkaitan dengan urusan militer termasuk Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Penggeledahan terkait kasus darurat militer 3 Desember ini dimulai pukul 09.00 hari Senin (14/07).

Penggeledahan kali ini juga berfokus pada dugaan bahwa mantan Presiden Yoon Suk Yeol berniat menyinggung Korea Utara melalui pengiriman drone ke Pyongyang pada bulan Oktober 2024 sebagai alasan untuk deklarasi darurat militer.

Sementara, tim jaksa khusus Min Joong-ki yang menyelidiki kasus yang melibatkan mantan ibu negara Kim Keon-hee, juga menggeledah kantor Menteri Pertanahan dan Transportasi di Kota Sejong dan dua perusahaan yang melakukan studi kelayakan proyek pembangunan jalan tol Seoul-Yangpyeong.

Penyelidikan yang dilakukan terkait perubahan titik akhir jalan tol Yangpyeong dari kecamatan Yangseo ke kecamatan Gangsang pada bulan Mei 2023 lalu, ketika pemerintahaan mantan Presiden Yoon baru diluncurkan.

Hal tersebut menimbulkan kontroversi karena kecamatan Yangseo awalnya telah lolos dari studi kalayakan awal pada tahun 2021 lalu. Namun, Kementerian Pertanahan dan Transportasi pada waktu itu mengubah titik akhir jalan tol tersebut ke kecamatan Gangsang yang dekat dari tanah milik keluarga Kim Keon-hee. 

Setelah itu, mantan Menteri Won Hee-ryong membatalkan proyek tersebut pada bulan Juli tahun 2023 lalu.