Kementerian Strategi dan Keuangan serta Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya mengumumkan langkah ekspor darurat lintas kementerian setelah menggelar rapat strategi ekspor pada hari Selasa (18/02).

Pihaknya membahas sejumlah agenda yang mencakup 'tanggapan darurat terhadap kerugian tarif', 'dukungan finansial terbesar untuk perdagangan', 'verifikasi pasar ekspor berdasarkan Global South', serta 'penyelesaian masalah oleh perusahaan ekspor'.

Pemerintah akan meningkatkan dukungan perpajakan terhadap perusahaan 'u-turn' yang kembali ke dalam negeri setelah merelokasi fasilitas produksi ke luar negeri dengan biaya tenaga kerja yang rendah. 

Untuk perusahaan-perusahaan tersebut yang terpaksa mengatur jadwal produksi di luar negeri, pemerintah akan memangkas pajak badan usaha, pajak pendapatan, tarif, dan lain-lain. 

Pemerintah selanjutnya akan membebaskan perusahaan yang mengalami kerugian akibat tarif dari persyaratan penerimaan subsidi terkait restrukturisasi bisnis luar negeri sampai tahun 2026 mendatang. 

Apabila perusahaan yang diperkirakan mengalami kerugian akibat kebijakan tarif kembali ke dalam negeri, pemerintah akan meningkatkan rasio dukungan dana investasi sebesar 10% dalam lingkup rasio dukungan maksimal 45%.

Selain itu, pemerintah akan menerapkan sistem 'voucher ekspor menghadapi tarif' agar perusahaan kecil dan menengah dapat mengatasi kesulitan, serta memberikan dukungan terkait asuransi perdagangan terhadap perusahaan yang mengalami kerugian akibat tarif dan hambatan perdagangan. 
 
Pemerintah menyatakan bahwa pihaknya akan mencari langkah-langkah yang sesuai perubahan lingkungan industri sambil mendukung perusahaan ekspor Korea Selatan untuk mengatasi krisis darurat.