Perundingan untuk Perjanjian Tindakan Khusus ke-12 (Special Measures Agreement/SMA) yang menetapkan pembagian biaya pemeliharaan Pasukan AS di Korea Selatan telah rampung pada hari Kamis (23/05).

Lee Tae-woo, Kepala Negosiator Korea Selatan dari Kementerian Luar Negeri, dan mitranya dari AS, Linda Specht dari Departemen Luar Negeri memimpin pembicaraan sesi keduanya di Seoul selama tiga hari sejak tanggal 21 Mei lalu.

Perwakilan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, kedua pihak bertukar pendapat mereka dengan meninjau posisi-posisi utama serta poin-poin penting terkait pembagian biaya pertahanan, yang telah dikemukakan oleh masing-masing pihak dalam diskusi sesi pertama di Honolulu, Hawaii bulan lalu.

Dilanjutkan, Korea Selatan dan AS berencana untuk rutin melakukan pembicaraan terkait SMA ke-12 ke depan.

Meskipun kedua belah pihak tidak mengumumkan rincian perundingan mereka, namun diperkirakan ada diskusi mengenai besaran pembagian biaya dan standar penetapannya.

Korea Selatan diketahui menuntut "tingkat yang wajar", namun AS, dalam pernyataan yang dikeluarkan melalui kedutaan besarnya di Korea Selatan, menekankan perlunya kenaikan tingkat pembagian biaya pertahanan.

SMA adalah perjanjian yang menetapkan besaran yang harus ditanggung oleh Korea Selatan dalam biaya penempatan pasukan AS di negaranya, khususnya biaya tenaga kerja warga Korea Selatan, biaya konstruksi militer, dan biaya dukungan logistik.

Sementara itu, SMA yang berlaku saat ini diketahui akan berakhir pada akhir tahun 2025 mendatang. 

Berdasarkan SMA ke-11, Korea Selatan harus membayar 1,1833 triliun won pada tahun 2021, naik 13,9% dibandingkan tahun sebelumnya.

Korea Selatan dan AS telah sepakat untuk meningkatkan pembagian biaya pertahanan itu selama 4 tahun dengan menerapkan kenaikan biaya pertahanan setiap tahunnya.