Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) mengatakan pada Kamis (03/11) waktu setempat bahwa pihaknya mengadakan rapat terbuka untuk membahas masalah Korea Utara di markas besar PBB di New York, AS, pada hari Jumat (04/11). 

Kantor Berita Reuters mengatakan bahwa rapat tersebut digelar untuk pertama kalinya setelah satu bulan atas permintaan dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Albania, Irlandia, dan Norwegia. 

Rapat ini dilaksanakan setelah Korea Utara kembali meluncurkan rudal balistik antar-benua pada hari Kamis (03/11). 

Pada tanggal 2 November, Korea Utara meluncurkan rudal balistik ke arah selatan yang jatuh di Garis Batas Utara (NLL) untuk pertama kalinya sejak kedua Korea terbagi dua, sebagai protes atas latihan miltier udara gabungan Korea Selatan dan AS, dengan menembakkan 25 rudal, termasuk rudal dari darat ke udara dan rudal balistik jarak pendek. 

Peluncuran rudal balistik Korea Utara serupa melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. 

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield pada Kamis (03/11) waktu setempat di akun Twitter-nya mengecam keras uji coba rudal balistik antar-benua yang dilakukan Korea Utara yang disebutnya telah menghancurkan sistem non-proliferasi internasional dan melanggar resolusi DK PBB, serta mendesak Korea Utara segera menghentikan tindakan provokasinya. 

Ditambahkan pula, Korea Utara telah meluncurkan lebih dari 50 rudal dalam tahun ini, dan dunia internasional harus berupaya untuk menyampaikan pesan yang tidak membiarkan tindakan Korea Utara serupa. 

Pernyataan tersebut ditafsirkan bahwa terdapat kemungkinan DK PBB akan mengeluarkan pernyataan untuk mengecam provokasi Korea Utara atau mengadopsi resolusi baru untuk sanksi tambahan terhadap Korea Utara. 

Namun, tanggapan resmi DK PBB tidak dapat dipastikan sebagaimana kedua negara anggota tetap DK PBB, yaitu China dan Rusia, terus memveto pengadopsian resolusi tambahan ataupun pernyataan bersama yang didorong oleh AS.