Pemerintah Korea Selatan menyatakan pihaknya tengah mempertimbangkan langkah pencabutan kode QR yang digunakan sebagai bukti identitas untuk penggunaan fasilitas umum.

Kepala Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KDCA), Jeong Eun-kyeong menyatakan hal ini di dalam acara televisi KBS hari Senin(14/2), bahwa kode QR yang digunakan sebagai bukti identitas pengguna fasilitas umum perlu dicabut.

Ditambahkan pula, pihaknya juga tengah mempertimbangkan penghentian kode QR tersebut untuk sementara waktu, sesuai langkah baru menghadapi pencegahan Omicron. 

Namun, Jeong pun mengatakan bahwa kode QR yang digunakan sebagai bukti penerimaan vaksinasi tetap dapat dilaksanakan, sehingga pemerintah terus mencari langkah untuk memisahkan penggunaan kode QR untuk fungsi yang berbeda. 

Pada wawancara yang sama, Perdana Menteri Kim Boo-kyum menyatakan bahwa pemerintah tidak mampu mengabaikan kesengsaraan tempat usaha kecil, sehingga akan mengeluarkan pendapat untuk melonggarkan langkah jaga jarak sosial saat ini dalam waktu dekat. 

Ditambahkannya pula, pemerintah pun bertanggung jawab atas permintaan tempat usaha kecil yang rela mengalami kesengsaraan selama lebih dari tujuh minggu. 

Meski demikian, pemerintah masih mempertimbangkan langkah rasional lainnya agar langkah pemerintah ini tidak berimbas mendorong situasi penyebaran Omicron yang makin cepat berlangsung.