Majelis Tinggi Jepang, akan mengesahkan rancangan hukum pembatasan pengiriman valuta asing ke Korea Utara, sebagai sanksi tunggal ekonomi terhadap Korea Utara tanpa menerima resolusi baik PBB maupun negara-negara terkait lainnya.
Menurut Majelis Tinggi Jepang, rancangan itu akan disahkan 9 Pebruari mendatang.