Kementerian Luar Negeri Korea Utara meminta deklarasi untuk mengakhiri perang Korea pada kolom pendapat resmi laman website mereka.

Sebuah tulisan yang dibuat oleh ketua institut di Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan bahwa deklarasi untuk mengakhiri perang merupakan proses pertama dalam pembentukan sistem perdamaian di Semenanjung Korea dan bertujuan untuk memulihkan kepercayaan antara Korea Utara dan AS. 

Ketua itu mengatakan bahwa jika ada niat politik dari masing-masing pihak maka akan lebih rasional untuk mengakhiri perang dengan mengadopsi deklarasi pengakhiran perang.

Sikap Korea Utara tersebut menunjukkan bahwa mereka berniat untuk menarik perhatian AS dengan meringankan beban deklarasi untuk mengakhiri perang.

Tulisan tersebut juga menarik perhatian karena Korea Utara mengemukakan permintaan pengakhiran perang menjelang kunjungan utusan khusus Korea Selatan yang menjadi titik balik penting dalam negosiasi denuklirisasi.

Harian resmi Partai Buruh, Rodong Sinmun pada hari Rabu (5/9/18) juga mengabarkan bahwa Korea Utara sedang mengembangkan kondisi perekonomiannya secara terus menerus dalam situasi pengenaan sanksi dari pihak musuhnya.

Media itu juga menambahkan bahwa mereka tidak pernah meningkatkan kegiatan ekonominya dengan menggunakan bantuan Korea Selatan.

Rodong Sinmun mengkritik sanksi terhadap Korea Utara oleh masyarakat internasional seperti PBB, namun tidak menyebut AS secara langsung.